Perwakilan JDIH Universitas Tidar menghadiri acara dalam rangka memperkuat kerjasama dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen dan informasi hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah telah mengadakan rapat koordinasi pada Kamis, 7 Maret 2024 di aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Pusat JDIHN turut hadir memberikan penguatan kepada anggota JDIH di wilayah Jawa Tengah. Acara tersebut juga dihadiri oleh berbagai instansi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), termasuk Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa Tengah.
Dalam rapat tersebut, Deni Kristiawan, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, menyampaikan pentingnya meningkatkan sinergitas antar anggota JDIH dalam mendukung pengelolaan dan layanan dokumen dan informasi hukum yang diselenggarakan agar dapat lebih optimal. Kristiawan juga mendorong peran aktif perguruan tinggi dan swasta untuk terintegrasi dalam JDIH, sebagai bagian dari upaya memperkuat jejaring dan pengelolaan informasi hukum di wilayah tersebut.
Iswiyati Kunti, Pustakawan Ahli Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, turut memberikan paparan mengenai perkembangan terkini JDIH, evaluasi anggota JDIH di Provinsi Jawa Tengah, serta kebijakan dan fokus Pusat JDIH tahun 2024. Salah satu target Pusat JDIHN di tahun 2024 ini adalah tentang pentingnya pengelolaan dokumen hukum adat dalam website JDIH sebagai sumber referensi kebijakan. Selain itu, Iswi memberikan motivasi kepada anggota JDIH Jawa Tengah untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengelola dokumen dan informasi hukum. Hal ini sejalan dengan prestasi yang telah diraih Provinsi Jawa Tengah pada JDIH Award 2023.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Jawa Tengah serta memperkuat jejaring antar anggota JDIH untuk mendukung terwujudnya satu data dokumen hukum Indonesia.